Dalipang : dua PPK rekap malam hari
RANTEPAO-- Satu per satu dugaan kecurangan Pilkada Toraja Utara terungkap. Setelah sebelumnya mengungkap beberapa pelanggaran, siang kemarin, pasangan YS Dalipang-Simon Liling (YESS) kembali mengungkap adanya pelanggaran diduga sengaja dilakukan olehpenyelenggara pilkada.
Dalam keterangan pers kepada wartawan di kediamannya, Kamis, 13 Januari kemarin, Calon Bupati Toraja Utara, YS Dalipang menyatakan, pihaknya sangat kecewa dengan kinerja penyelenggara pilkada, maupun Pengawas Pilkada (Panwaslu) di Toraja Utara. Selain kecewa, Dalipang juga mengungkap beberapa temuan kecurangan baru, seperti rekapitulasi suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dilakukan pada malam hari.
"Ada PPK yang melakukan rekapitulasi pada malam hari. Ini jelas melanggar. Ada juga TPS, yang semua warga yang ada dalam DPT menggunakan hak pilih. Ini tidak biasa dan agak janggal. Di kota saja, tidak ada TPS yang semua warganya memilih," ujarnya.
Menurut Dalipang, ada dua PPK yang melakukan perhitungan pada tanggal 11 Januari malam, atau beberapa jam sesudah pencoblosan. Dua PPK itu, masing-masing PPK Kecamatan Rindingallo dan PPK kecamatan Awan Rantekarua. Sedangkan TPS yang "luar biasa" itu adalah TPS 1 Lembang Pesondongan, kecamatan Sa'dan. Di TPS ini, jumlah wajib pilih sebanyak 373 orang dan semuanya - konon - menggunakan hak suara. Sehingga surat suara yang tersisa hanya 9, yakni surat suara cadangan 2,5 persen dari jumlah DPT.
Selain mengeluhkan beberapa praktek yang tidak lazim itu, Dalipang juga menyesalkan sikap penyelenggara pemilu yang tidak memberikan undangan kepada pasangan calon maupun para saksi YESS, 3, saat proses rekapitulasi suara di tingkat PPK. Menurut aturan, kata dia, pasangan calon dan saksi pasangan calon harus diberikan undangan untuk menghadiri proses rekapitulasi di segala tingkatan.
Mantan caretaker bupati Toraja Utara ini pun menyatakan perlakuan penyelenggara pemilu ini tidak adil dan tidak mencerminkan sebagai penyelenggara yang independen.
"Hampir semua saksi YESS tidak diberikan undangan untuk mengikuti rekapitulasi di tingkat PPK, kalaupun ada saksi YESS yang hadir dalam rekapitulasi, mereka hanya mendengar atau diberitahu orang lain bahwa proses rekapitulasi sedang berlangsung," beber Dalipang.
Dalipang juga menyinggung soal kinerja panitia pengawas pemilu (panwaslu). Menurut dia, panwaslu Toraja Utara tidak bekerja, mandul. Menurut Dalipang, banyak pelanggaran terjadi, tetapi panwaslu tidak bertindak.
"Saya sangat kecewa dengan kinerja panwas. Banyak sekali pelanggaran terjadi, tetapi mereka tidak bertindak," tandasnya.
Sebelumnya, kepada wartawan di kantor Panwaslu Toraja Utara, anggota Panwaslu Toraja Utara, Rante Pasorong mengatakan selama proses pilkada putaran kedua, panwaslu tidak menemukan indikasi kecurangan atau pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pasangan calon, maupun oleh lembaga penyelenggara pemilu (KPU). Panwaslu juga mengaku tidak menerima satu pun pengaduan atau keberatan dari pasangan calon maupun masyarakat umum.
"Selama pilkada putaran kedua kami tidak menemukan satu pun pelanggaran. Kami juga tidak menerima satu pun pengaduan atau keberatan dari pasangan calon maupun masyarakat," Rante Pasorong.
DATANGI DPRD
Berbekal berbagai temuan dugaan kecurangan pilkada yang sudah diperoleh, 21 perwakilan masyarakat dari 21 kecamatan di Toraja Utara, mendatangi DPRD Toraja Utara, kemarin siang. Mereka meminta wakil rakyat bisa mengambil tindakan atas dugaan kecurangan maupun pelanggaran selama pelaksanaan pilkada Toraja Utara putaran kedua.
Di DPRD, ke-21 perwakilan ini diterima oleh ketua DPRD Toraja Utara, Sri Krisma Pirade dan tujuh anggota DPRD lintas fraksi. Mendengar pengaduan dan keluhan perwakilan masyarakat, ketua DPRD Toraja Utara, Sri Krisma Pirade, mengatakan menerima aspirasi yang disampaikan. Tim penerima aspirasi, katanya, akan membawa aspirasi ini dalam sidang paripurna DPRD untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil oleh DPRD Toraja Utara. (mg3/ikh/t)
Dalam keterangan pers kepada wartawan di kediamannya, Kamis, 13 Januari kemarin, Calon Bupati Toraja Utara, YS Dalipang menyatakan, pihaknya sangat kecewa dengan kinerja penyelenggara pilkada, maupun Pengawas Pilkada (Panwaslu) di Toraja Utara. Selain kecewa, Dalipang juga mengungkap beberapa temuan kecurangan baru, seperti rekapitulasi suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dilakukan pada malam hari.
"Ada PPK yang melakukan rekapitulasi pada malam hari. Ini jelas melanggar. Ada juga TPS, yang semua warga yang ada dalam DPT menggunakan hak pilih. Ini tidak biasa dan agak janggal. Di kota saja, tidak ada TPS yang semua warganya memilih," ujarnya.
Menurut Dalipang, ada dua PPK yang melakukan perhitungan pada tanggal 11 Januari malam, atau beberapa jam sesudah pencoblosan. Dua PPK itu, masing-masing PPK Kecamatan Rindingallo dan PPK kecamatan Awan Rantekarua. Sedangkan TPS yang "luar biasa" itu adalah TPS 1 Lembang Pesondongan, kecamatan Sa'dan. Di TPS ini, jumlah wajib pilih sebanyak 373 orang dan semuanya - konon - menggunakan hak suara. Sehingga surat suara yang tersisa hanya 9, yakni surat suara cadangan 2,5 persen dari jumlah DPT.
Selain mengeluhkan beberapa praktek yang tidak lazim itu, Dalipang juga menyesalkan sikap penyelenggara pemilu yang tidak memberikan undangan kepada pasangan calon maupun para saksi YESS, 3, saat proses rekapitulasi suara di tingkat PPK. Menurut aturan, kata dia, pasangan calon dan saksi pasangan calon harus diberikan undangan untuk menghadiri proses rekapitulasi di segala tingkatan.
Mantan caretaker bupati Toraja Utara ini pun menyatakan perlakuan penyelenggara pemilu ini tidak adil dan tidak mencerminkan sebagai penyelenggara yang independen.
"Hampir semua saksi YESS tidak diberikan undangan untuk mengikuti rekapitulasi di tingkat PPK, kalaupun ada saksi YESS yang hadir dalam rekapitulasi, mereka hanya mendengar atau diberitahu orang lain bahwa proses rekapitulasi sedang berlangsung," beber Dalipang.
Dalipang juga menyinggung soal kinerja panitia pengawas pemilu (panwaslu). Menurut dia, panwaslu Toraja Utara tidak bekerja, mandul. Menurut Dalipang, banyak pelanggaran terjadi, tetapi panwaslu tidak bertindak.
"Saya sangat kecewa dengan kinerja panwas. Banyak sekali pelanggaran terjadi, tetapi mereka tidak bertindak," tandasnya.
Sebelumnya, kepada wartawan di kantor Panwaslu Toraja Utara, anggota Panwaslu Toraja Utara, Rante Pasorong mengatakan selama proses pilkada putaran kedua, panwaslu tidak menemukan indikasi kecurangan atau pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pasangan calon, maupun oleh lembaga penyelenggara pemilu (KPU). Panwaslu juga mengaku tidak menerima satu pun pengaduan atau keberatan dari pasangan calon maupun masyarakat umum.
"Selama pilkada putaran kedua kami tidak menemukan satu pun pelanggaran. Kami juga tidak menerima satu pun pengaduan atau keberatan dari pasangan calon maupun masyarakat," Rante Pasorong.
DATANGI DPRD
Berbekal berbagai temuan dugaan kecurangan pilkada yang sudah diperoleh, 21 perwakilan masyarakat dari 21 kecamatan di Toraja Utara, mendatangi DPRD Toraja Utara, kemarin siang. Mereka meminta wakil rakyat bisa mengambil tindakan atas dugaan kecurangan maupun pelanggaran selama pelaksanaan pilkada Toraja Utara putaran kedua.
Di DPRD, ke-21 perwakilan ini diterima oleh ketua DPRD Toraja Utara, Sri Krisma Pirade dan tujuh anggota DPRD lintas fraksi. Mendengar pengaduan dan keluhan perwakilan masyarakat, ketua DPRD Toraja Utara, Sri Krisma Pirade, mengatakan menerima aspirasi yang disampaikan. Tim penerima aspirasi, katanya, akan membawa aspirasi ini dalam sidang paripurna DPRD untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil oleh DPRD Toraja Utara. (mg3/ikh/t)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar