Sabtu, 22 Januari 2011

NASIB KOMPOR HEMAT ENERGI

Masih ingat tentang kompor hemat energi beberapa waktu yang lalu? hingga kini kompor tersebut belum terealisasi. Sejak tahun 2009 yang lalu program pengadaan kompor hemat energi ini telah disosialisasikan ke masyarakat oleh organisasi salah satu Gereja, namun hingga kini kompor tersebut belum kunjung di realisasikan.
Melalui lembaga Gereja mereka telah memungut biaya antara 50.000 hingga 100.000 rupiah sebagai uang muka untuk mendapatkan kompor tersebut, dan pihak penyelenggara memberi janji saat itu bahwa kompor tersebut akan selesai pada Bulan Februrai 2010. namun hingga kini sudah satu tahun berlalu kompor yang di maksud belum ada kabar beritanya.Dari pihak penyelenggara pun tidak ada penjelasan dan konfirmaqsi mengenai hal tersebut. Seharusnya dari pihak Gereja selaku penyalur harusnya memberikan penjelasan dan bertanggung jawab mengenai uang yang di pungut dari masyarakat yang nilainya cukup besar, agar ini tidak menjadi preseden buruk bagi organisasi. seolah-olah ini adalah penipuan, uang masyarakat harusnya di kembalikan jika program ini batal, atau tidak ada.

5 komentar:

  1. Parallu to dijelaskan, tae' siaraka natae'pa nadadi garaga tu apa tu... atau mbai kurang2 biayanna saba' hemat jadi tae' tau urus i...

    BalasHapus
  2. Yang jelas yang namanya Kompor Kayu tinggal kenangan aja…
    Kronologisnya program kompor kayu masuk Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan Luwu :

    1. Yendri Batti’ yang bekerja di salah satu perusahaan di Jerman memberitahukan bapaknya Soleman Batti’ (ketua BPMS GT) bahwa ada program kompor kayu dari PBB yang ditangani oleh negara Jerman akan disumbangkan kepada mayarakat di Indonesia.

    2.Soleman Batti’ menyuruh tangan kanannya Soleman Mangguling dan Samben (staf BPMS GT) menjemput proyek tersebut di Jakarta supaya disumbangkn kepada masyarakat Toraja (Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu)

    3. Proyek tersebut jadi ke Toraja yang disalurkan oleh PT ENERGY, direkturnya (udah lupa nama Jawa), wakil direktur Soleman Mangguling. Bantuan kompor diberikan hanya dengan membayar biaya kirim Rp. 100.000/kompor (katanya harga standar kompor tsb Rp. 1.800.000). Jadi sangat menggiurkan bagi masyarakat.

    4. Perekrutan pegawai penyalur kompor tersebut dilaksanakan di gedung bekas kampus STAKN dan Kantor BPS di rantepao.

    5. Kantor cabang berada dilokasi tersebut. Penyaluran kompor bukan Institusi gereja (GT) melainkan oknum pejabat tinggi dalam GT

    6. PT. Energi membagi karyawan berdasarkan pembagian wilayah pemerintahan (=tidak bekerja sama dengan pemerintah). =PT. Energy bekerja sendiri

    7. Setelah karyawan terbentuk maka pendaftaran masyarakat dilaksanakan berdasarkan wilayah pemerintahan (tidak berarti ada kerja sama dengan pemda)

    8. Jumlah kompor yang disalurkan u/ kab Tana Toraja= 60 ribu, Toraja Utara= 30 ribu, Luwu=?.

    9. Untuk mendaftar harus membayar uang muka Rp. 50.000/kompor, sisanya Rp. 50.000 dibayar setelah kompor diterima. Untuk kab. Tana Toraja uang muka dibayarkan oleh bupati (menjelang pilkada)

    10. Total uang muka yang masuk untuk 2 kabupaten (tator dan torut) = 4,5 Milyar (dari 90 ribu kompor) . Luwu belum jelas.

    11. Kompor belum ada sampai sekarang, PT Energy tidak bisa dihubungi (Sudah menghilang). Janjinya kompor diberikan 2 bulan setelah mendaftar (nopember 2009), diundur desember 2009, diundur lagi bulan februari 2010, akhir sampai sekarang belum ada.

    12. Pada sidang Sinode am GT, Soleman Batti membela diri bahwa bukan dia yang bertanggung jawab melainkan pemerintah (sebenarnya tidak ada sangkut paut Pemda). Yang benar adalah Soleman Batti dan PT. Energy akan mengajak PEMDA dalam penyalurannya bukan sebaliknya, tp tidak sempat ada kerjasama dalam penyalurannya sampai PT Energy menghilang.

    13. Kep SSA GT memutuskan bahwa akan membawa kasus tersebut ke pengadilan jika ada masyarakat yang mengadu namun sampai sekarang tidak ada tindakan nyata.

    14. Sampai sekarang kasus kompor tersebut menjadi duri dalam daging dalam lingkungan GT dan sering diperbincangkan dalam masyarakat

    jadi sudah jelas siapa yang harus bertanggung jawab kepada 3 kabupaten yang tertipu.

    BalasHapus
  3. Penjelasan di atas adalah salah besar...dan bohong... jangan suka mengarang cerita kalau tidak tau cerita sebenarnya.

    BalasHapus
  4. iya betullll jangan suka ngarang cerita kalau tidak tau duduk persoalannya

    BalasHapus
  5. kayakx ada benarnya yg diatas. U/ membuktikan kebenaran diatas. Kita tanya2 aja ke BPS atau orang yg tahu ttg itu. Orang2 yg disebut diatas ramai dibicarakan dimedia. Yang jelas oknum2 BPS banyak yang terlibat krn perekrutan waktu itu dilaksnakan di kampus STT dan diahadiri oleh orang2 diatas. Katanya PT enercy di BPS. itu yg aku tahu

    BalasHapus